IPOL.ID – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 akan segera dibahas DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah. Rencana Anggaran 2023 ini ditetapkan Rp82,54 triliun atau terkoreksi sebesar Rp3,03 triliun dari usulan RKPD 2023 sebesar Rp85,57 triliun.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku akan menggunakan anggaran itu seoptimal mungkin. Bahkan, pihaknya akan menggenjot lagi pendapatan daerah agar sejumlah program strategis berjalan sesuai rencana.
“Kami akan mengoptimalkan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi, yang utamanya bersumber dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkait Pemanfaatan Aset Daerah,” ujar Heru saat menanggapi pandangan umum Fraksi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada legislatif agar memiliki payung hukum dalam pemungutan pendapatannya.
“Selanjutnya kami sependapat dengan legislatif bahwa Penerimaan Daerah bersumber dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan, serta menerapkan sistem online real time terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah selain Pajak Daerah yang sudah diterapkan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan,” ungkap Heru.
Lebih lanjut, Heru mengapresiasi dukungan, saran, dan komentar yang disampaikan oleh pihak legislatif terhadap materi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Anggaran itu, tegasnya, dibutuhkan untuk mengawal isu-isu strategis seperti penanggulangan banjir, kemacetan, dan transportasi, serta peningkatan pendapatan daerah.
Terkait penanggulangan banjir, pihaknya akan terus berkomitmen melakukan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, baik pada Rencana Pembangunan Daerah maupun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air tahun 2023-2026.
“Pada tahun 2023 ditargetkan untuk membangun dan/atau merevitalisasi 16 waduk secara bertahap; Melakukan pemeliharaan seluruh prasarana dan sarana pengendali banjir serta pengembangan sistem pemantauan banjir; Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan melakukan sinkronisasi program secara berkala; Meningkatkan kapasitas sungai dan membangun tanggul pengaman pantai yang merupakan program prioritas penanggulangan banjir; Menambah daya tampungan air dan sebagai tangkapan limpasan air sungai,” tutur Heru.
Selain itu, pihaknya akan meningkatkan jaringan angkutan umum terintegrasi di Jakarta sehingga bisa menunjang upaya penguraian kemacetan. Menurutnya, saat ini telah dilaksanakan program integrasi angkutan seperti bus besar, bus sedang, bus kecil melalui pengoperasian 55 rute dan pengimplementasian 300 unit bus listrik.
“Sejauh ini jangkauan layanan angkutan umum hingga September 2022 sebesar 86% dan akan terus ditingkatkan sampai dengan target 95%. Pertumbuhan pelanggan di tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar 51 % dibandingkan tahun 2022. Adanya layanan tarif integrasi yang mencakup MRT, LRT dan Transjakarta dalam Jaklingko, diharapkan telah memenuhi penyediaan layanan transportasi yang terintegrasi. Kita juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk sinkronisasi sistem transportasi terkait commuter line,” imbuhnya. (pin)
