Keduanya menandatangani pembaruan nota kesepahaman (MoU) di Beijing, China, Selasa (17/10). Melalui MoU ini, kedua lembaga menyepakati penguatan dalam sejumlah area kerja sama, termasuk penegakan hukum dalam kasus korupsi dan pencucian uang, pencarian orang dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Penandatanganan MoU antara KPK dan NCS China ini akan melengkapi agenda Pertemuan Tingkat Menteri Thematic Forum on Clean Silk Road, yang diselenggarakan dalam rangkaian pertemuan The Third Belt and Road Forum for International Cooperation pada tanggal 17-18 Oktober 2023.
Dalam forum ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, perang melawan korupsi membutuhkan kolaborasi global dari berbagai negara, organisasi, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia, guna memastikan Inisiatif Belt and Road menjadi warisan yang positif dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
“Membangun Jalur Sutra yang Bersih membutuhkan kerja sama internasional di antara negara-negara yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Investigasi, penuntutan, dan peradilan yang efektif atas kasus korupsi lintas batas dan pencucian uang membutuhkan kerja sama internasional. Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kerja sama baik melalui jalur formal maupun informal,” papar Tanak.
Johanis Tanak juga menggarisbawahi pentingnya membangun Inisiatif Belt and Road berdasarkan tata kelola yang bersih, melalui transparansi dalam pembiayaan, pengadaan dan implementasi proyek untuk mencegah korupsi dan mempromosikan lingkungan yang bebas korupsi. Di saat yang sama, menghilangkan praktik bisnis yang tidak etis seperti penyuapan, korupsi dan pemberian hadiah yang berlebihan harus menjadi prioritas untuk pengawasan.
“Kami juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dan platform berbasis web untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan dalam penerbitan izin usaha dan mengatasi masalah dalam proses perizinan,” imbuh Tanak.
