Undang Peneliti BRIN dan Dosen STPMD-APMD, MIPI Kaji Pemikiran Masa Depan Otonomi Daerah Sesi 5 – Page 2

Peneliti Senior BRIN Lili Romli memaparkan, ke depan otonomi daerah harus diperkuat. Desentralisasi dan demokratisasi harus tumbuh dan berkembang sehingga perlu dilakukan berbagai perbaikan.

Pemerintah pusat menurutnya harus mengembalikan lagi kewenangan yang ditarik kepada daerah, yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Ada daerah-daerah yang diberikan kewenangan yang luas karena mampu secara ekonomi dan sumber daya manusia, tetapi ada daerah yang tidak diberikan kewenangan luas. Perlu dipertimbangkan Otonomi Daerah Asimetris.

“Dalam konteks otonomi asimetris itu, mungkin yang perlu digagas adalah pengaturannya. Pengaturan tentang kewenangannya itu bahwa undang-undang otonomi daerah secara umum mengatur, kemudian secara detail diatur di dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dosen STPMD-APMD Sutoro Eko Yunanto mengungkapkan, menyinggung perbedaan daerah yang beragam di Indonesia, berbagai macam ilmu yang membentuk pemerintahan, negara, kebijakan, dan sebagainya belumlah Indonesiasentris. Dirinya mengkritik pembentukannya masih bersifat Jawasentris dan lebih parah lagi Jakartasentris.

“Ini namanya kolonialisme juga, jadi kita ini dijebak. Mau ngomong pertanian pun juga begitu, mau ngomong di Kalimantan Utara tentang petani, kelompok tani, ‘Aduh ini caranya orang Jawa dipakai di sini’, janganlah, gitu ya. Itu banyak sekali nanti. Kita mau ngomong kemakmuran, kesejahteraan, tapi ilmunya ilmu Jawa, ilmu Jakarta,” tegasnya.

Dia melanjutkan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah yang dibicarakan dalam diskusi ini mengalami kolonisasi. Masih memakai cara pandang Jakarta, sehingga belumlah Indonesasentris dan belum memperkuat daerah. Hal itu menciptakan adanya ketidakadilan di berbagai daerah. “MIPI ini penting, Pak Ketua mendorong kita untuk kita harus bongkar semua itu,” tandasnya.(Redaksi)

Baca Juga