![Ketua Umum MIPI, Bahtiar dalam webinar "Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia [Sesi 5]", Sabtu (22/7). Foto: Tangkapan layar](https://stag.ipol.id/wp-content/uploads/2023/07/IMG-20230722-WA0041-860x484.jpg)
IPOL.ID – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar “Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia [Sesi 5]”, Sabtu (22/7). Webinar yang dimoderatori oleh Aprilianita Putri ini menghadirkan dua narasumber, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, serta Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD Sutoro Eko Yunanto.
Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, tema ini dibuat berseri untuk merespons kegelisahan terkait perkembangan sistem desentralisasi atau pola hubungan pusat dan daerah. Hingga hari ini belum ada daerah yang benar-benar mandiri, sehingga hal ini perlu didiskusikan ulang.
Dia menambahkan, Indonesia yang wilayahnya begitu luas dan kepulauan, para pakar bersepakat jika desentralisasi merupakan hal yang mutlak bagi bangsa yang beragam. Apalagi sejak reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah masih belum maksimal dan lebih banyak berbicara terkait potensi daratan saja.
“Apalagi bicara wilayah udara. Jangan-jangan memang undang-undang dasar kita itu hanya mengatur bumi, air, tidak mengatur udara begitu. Jadi akhirnya hanya air bening saja, yang laut enggak,” katanya.
Bahtiar menilai, harus ada pemikiran besar, terutama desentralisasi otonomi yang tak hanya berkutat pada administratif. Misalnya mendiskusikan terkait desentralisasi politik dan implementasinya yang juga perlu untuk dibahas. Dia berharap ada pemikiran alternatif dan tidak terjebak pada teori-teori yang tidak memberikan perubahan.
“Saya kira harus terbuka pemikiran baru, tidak terjebak dengan pemikiran-pemikiran lama, dan bahkan kita harus mengonstruksi pola hubungan model hubungan pusat dan daerah yang baru,” ujarnya.
