IPOL.ID – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh berkomitmen menindaklanjuti arahan Presiden, Joko Widodo (Jokowi), dalam mengawal program strategis pemerintah menggunakan pendekatan pengawasan berorientasi hasil.
Komitmen tersebut dipegang teguh BPKP dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan serta pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Sebagaimana telah disampaikan Bapak Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023, Pak Presiden minta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” kata Ateh seusai Rakornas Pengawasan Intern di kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (15/6).
Kepala BPKP menjelaskan, ada beberapa arahan Presiden Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya pengawasan intern agar betul-betul mengawasi program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil saat mengawasi, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan.
“Tentu saja, untuk menindaklanjutinya butuh kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam mengawal dan mengawasi program-program pemerintah kita perlu bersinergi dan berkolaborasi,” tukas Ateh.
Sehingga dia menekankan kepada seluruh pegawai BPKP untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden Jokowi agar dapat bersungguh-bersungguh mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan bermanfaat ke masyarakat.
“Kepercayaan dan ekspektasi tinggi dari Presiden beserta jajaran menteri tentunya harus terus kita jaga dan tingkatkan. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai tuk mensukseskan apa yang telah diagendakan,” ujarnya.
Dalam Rakornas Wasin 2023, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern, Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi itu, Ateh juga menyampaikan, setiap tahun pihaknya melakukan Rakornas Wasin. Dirinya pun selalu tegas kepada jajarannya untuk terus melakukan pengawasan demi keamanan keuangan negara.
“Saya selalu cerewet dan Pak Presiden RI menyampaikan memberikan semangatnya kepada BPKP. Sudah diumumkan juga berapa penghematan keuangan negara tahun kemarin mencapai Rp117 triliun,” paparnya.
Sebagai pengawas intern, mengawal, mendampingi agar program pemerintah bisa tercapai sesuai tujuan efektif dan akuntabel. BPKP mendampingi mulai dari awal perencanaan.
Menurutnya, setiap kementerian maupun Lembaga itu berbeda-beda, perintah Pak Presiden agar BPKP berinisiatif.
“Katakan evaluasi audit tujuannya perbaikan, mengidentifikasi risiko dimana ada bahaya keuangan, supaya ada langkah-langkah perbaikan. Namun masih ada instansi yang enggan memberikan data dan memberikan akses ke kita,” ungkapnya.
Meski lebih jauh, sambung Ateh, pihaknya tidak bisa membeberkan instansi mana saja yang tidak memberikan akses tersebut ke BPKP.
