IPOL.ID – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan butir-butir arahan kepada seluruh komponen pemerintah. Baik pusat maupun daerah sebagai bentuk upaya meminimalisir dampak bencana pada skala nasional.
Hal tersebut dipaparkan oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2023 di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis dan Jumat (2-3/3).
Arahan pertama, Presiden meminta agar sistem peringatan dini dapat dimaksimalkan dan sampai diterima masyarakat sebelum terjadi bencana. Sehingga melalui peringatan dini yang baik, masyarakat dapat mengetahui dan mengambil tindakan cepat mengantisipasi bencana.
Menurut Jokowi, sistem peringatan dini adalah hal paling penting dalam penanggulangan bencana. Namun Presiden masih melihat bahwa hal itu masih sering terlambat.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini sering masih kita terlambat,” ucap Presiden Jokowi.
Kedua, Presiden menyampaikan, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana harus dilakukan. Sebagai negara dilalui dua lempeng aktif dan berada pada zona khatulistiwa beriklim tropis membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi.
Menurut Presiden, skenario-skenario penyelamatan dan evakuasi diri bagi masyarakat menjadi hal harus diketahui bersama. Jokowi tidak ingin upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pada saat pra-bencana seperti itu justru dilupakan.
“Kedua, mengedukasi masyarakat latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan pas terjadinya gunung berapi lari kemana, kalo pas ada gempa bumi lari kemana, seperti ini secara detail sering kita abaikan,” ulas Jokowi.
“Pas ada bencana kita pontang-panting begitu sudah rampung ya rampung, lupa bahwa yang namanya pra bencana itu lebih penting mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan pada masyarakat itu jauh lebih penting. Ketika masyarakat tahu kemana akan lari, kemana akan berlindung,” tambahnya.
Ketiga, Jokowi mengingatkan agar tata ruang dan konstruksi bangunan maupun lokasinya diperhitungkan matang dan mencakup aspek ketahanan dari potensi risiko bencana.
Dalam hal ini Presiden menitikberatkan urusan pada komponen terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Daerah maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur lainnya agar selalu berkoordinasi dalam pengelolaan tata ruang.
“Ketiga, berkaitan tata ruang dan kontruksi di dinas-dinas utamanya Dinas PU daerah, BAPPEDA harus betul-betul menyiapkan jangan sampai terjadi karena itu selalu berulang,” tegas Jokowi.
“Kemudian juga, dinas berkaitan dengan ijin agar dimulai kita tuh kan sudah punya peta dimana terjadi erupsi gunung berapi, dimana sering terjadi gempa kita tahu semuanya,” ujar Kepala Negara.
