IPOL.ID-Terpilihnya Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI menuai pro-kontra. Pasalnya, kini Zainudin Amali memiliki jabatan rangkap juga sebagai menpora. Ini tentunya sangat riskan karena tugas sebagai wakil Ketua PSSI dan menpora sangat berat dan butuh konsentrasi. Apalagi jabatan rangkap ini dinilai melanggar statuta FIFA.
Dalam kongres PSSI, Menpora sejatinya tak menjadi kandidat dengan perolehan suara terbanyak dalam bursa pemilihan. Ia hanya mengoleksi 44 vote dari pemilik suara, kalah dibanding dua calon lain: Ratu Tisha Destria dan Yunus Nusi, yang masing-masing mengantongi 54 serta 53 suara.
Walau begitu, jalan Zainudin Amali untuk naik ke kursi tertinggi nomor dua federasi mendadak terbuka setelah Yunus Nusi memutuskan mundur. Ia langsung diangkat menjadi waketum 1 lantaran diklaim memiliki pengalaman lebih lama di sepak bola.
Situasi tersebut membuat Menpora kini memiliki jabatan rangkap. Tak hanya mengurusi sepak bola bersama Erick Thohir, ia juga masih menempati posisi menteri yang membawahi olahraga secara keseluruhan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.
Belakangan berembus kabar yang menyebut Zainudin Amali bakal segera melepas titel ‘Menpora’, menyusul pengangkatan dirinya sebagai waketum PSSI. Ia juga disebut bakal menghadap presiden dalam waktu dekat.
Amali sendiri tak menampik rencana pertemuannya dengan sang kepala negara. Kendati demikian, ia masih ogah memberi konfirmasi mengenai isu mundur. Menpora menilai kepastian tersebut hanya bisa diberikan oleh Presiden Jokowi.
“Hari Senin (20/2/2023) saya diterima Pak Presiden. Pak Presiden akan terima saya dan Pak Erick (ketua umum PSSI),” ujarnya kepada awak media.
“Saya akan lapor Presiden (bahwa) saya sudah terpilih (menjadi waketum PSSI). Apapun keputusan presiden, itu yang akan saya jalankan,” sambung dia.
Lebih lanjut, Zainudin Amali mengaku siap menerima konsekuensi dari pilihan untuk menduduki jabatan wakil ketua umum PSSI periode 2023-2027. Meski begitu, Menpora menegaskan bahwa semua keputusan lagi-lagi berada di tangan Presiden Joko Widodo.
