IPOL.ID – Ditjen Dukcapil Kemendagri terus mendorong semua sektor pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk menggunakan data kependudukan berbasis NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Dalam membangun database tersebut, Dukcapil tidak hanya mementingkan fungsionalitas dan fleksibilitas dari sistem yang dibangun, tapi juga aspek keamanannya.
Untuk keperluan tersebut, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh kembali menerima kunjungan Tim Pakar Cybersecurity dari Cybernetica, Estonia, di Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (21/2). Ini merupakan kunjungan kedua dari perusahaan IT berbasis litbang di bidang keamanan siber, interoperabilitas, dan identitas digital dari negara pecahan Rusia di kawasan Baltik, Eropa Utara itu.
Kali ini delegasi Cybernetica dipimpin oleh CEO Oliver Vaartnou ditemani Kepala Teknologi ID Digital Michael Buckland. Kemudian, Kepala Kerja Sama Teknologi ID Digital, Marika Popp, serta Release Engineer for Digital ID Technologies, Aleksander Kamanik. Mereka didampingi oleh Konsul Kehormatan Estonia untuk Bali dan Jawa Tengah, Bharat G. Advani. Sementara ikut mendampingi Dirjen Dukcapil, yakni Direktur PIAK Erikson Manihuruk dan Direktur FPD2K Akhmad Sudirman Tavipiyono.
Dirjen Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, Dukcapil saat ini memerlukan sebuah platform integrasi data yang aman dan mampu menyatukan semua lembaga pelayanan publik.
“Jadi bukan hanya integrasi parsial dengan satu per satu lembaga, melainkan terintegrasi dalam seluruh ekosistem. Misalnya, data Dukcapil terintegrasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, perbankan, rumah sakit dan seterusnya. Begitu pun sebaliknya antar-instansi tersebut bisa saling terintegrasi satu sama lain,” Zudan menjelaskan.
Diharapkannya, Dukcapil Indonesia ke depan akan menuju single sign-on untuk semua layanan publik.
“Dukcapil ingin menyatukan semua lembaga dalam satu platform integrasi data. Untuk itu Dukcapil membutuhkan cybersecurity, SplitKey dan identitas digital dalam satu platform yang saling terintegrasi dengan banyak instansi” demikian Zudan.(Yudha Krastawan)
