IPOL.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.
Jenderal Sigit mengatakan, TNI-Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut, peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan maksimal.
“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir memastikan semua bisa berjalan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Kebijakan pemerintah terkait prioritas di Papua, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sedangkan Major Project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit menjelaskan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yaitu Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” tukas Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.
Meski begitu, Kapolri menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terkait masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur, sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” tuturnya.
