IPOL.ID – Ketua Kamar Dagang dan Industri ( KADIN) Jakarta Pusat RH Victor Aritonang mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serius memperhatikan eksistensi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta.
Dia mendorong Heru Budi untuk meningkatkan kelas UMKM di Jakarta dengan menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat, SKPD dan BUMD agar membantu, memfasilitasi dan memberikan pembinaan maksimal kepada para pelaku UMKM.
“Kunjungan Presiden Jokowi dan Pj Gubernur DKI itu harus kita maknai dengan mendorong optimisme para pelaku UMKM. Tetapi ada yang tersembunyi. Para pedagang mengeluh berkurangnya pengunjung dan menurunnya daya beli masyarakat,” ujar Victor Aritonang dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1/2023).
Menurutnya, perhatian kepada UMKM diperlukan dalam menghadapi lesunya perekonomian global yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat pada 2023 ini. Dia menegaskan, PJ Gubernur, Wali Kota Jakarta Pusat, jajaran SKPD da BUMD harus merespon sungguh-sungguh aksi Presiden RI Joko Widodo yang meninjau UMKM di Pasar Tanah Abang.
“Perlu segera ada kebijakan dari Pj Gubernur yang nyata-nyata pro pada masyarakat pelaku UMKM. Kebijakan yang mendukung eksistensi UMKM. Para pelaku usaha kecil menengah diberi kesempatan ikut mengerjakan proyek- proyek skala kecil menengah di SKPD dan BUMD,” katanya.
Victor menambahkan, para pelaku UMKM diberi peluang mengikuti lelang E-Katalog. Selama ini, jelasnya, dukungan pemerintah untuk UMKM hanya sebatas ucapan semata.
“Yang terjadi selama ini Wali Kota, SKPD, BUMD baru lip servise saja. Pernyataannya mereka siap membantu UMKM dan pelaku usaha kecil menengah, namun diimplementasikan belum ada. Buktinya ada di SKPD yang hanya memberi kesempatan kepada Kelompok Tiga Besar ( pengusaha yang itu itu saja),” katanya.
Victor menambahkan, BUMD seperti Jakpro, Bank DKI, MRT, LRT Jakarta, Sarana Jaya, Pasar Jaya dan lain-lain membentuk PT yang mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya diberikan kesempatan kepada UMKM di Jakarta. Ke depan menghadapi pelambatan ekonomi global, harus ada keperpihakan secara nyata dari Pj Gubernur, Wali Kota, SKPD dan BUMD.
“Ya kami akan mengajukan surat permohonan kepada Pj Gubernur, Wali Kota, Kepala Dinas dan Suku Dinas memanfaatkan ruang-ruang strategis misalnya di Balai Kota, halaman kantor Wali Kota untuk menyelenggarakan bazar dan pameran UMKM pada Rabu, Kamis dan Jumat. Mengapa harus di sana? Sasarannya pada ASN, karena mereka stabil gajian, menerima TKD tiap bulan, sehingga memiliki daya beli produk-produk UMKM,” tuturnya.
Victor juga akan mengajukan surat pemanfaatan ruang untuk bazar dan pameran di kantor-kantor Kementetian di wilayah Jakarta Pusat. (Peri)
