Mendagri: Kesejahteraan di Daerah Berawal Dari Perdamaian

Bambang
2 Min Read
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Banda Aceh, Kamis (22/12). Foto: Ist.

IPOL.ID – Hadirnya sistem otonomi daerah yang merupakan antitesis dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, merupakan bukti kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengurus urusannya sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan menyejahterakan rakyatnya.

“Kita juga melihat bahwa spirit di Aceh yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan adanya percepatan pembangunan itu ditandai dengan perdamaian, ini adalah sangat luar biasa,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian dalam Rakor Pimpinan Daerah di Banda Aceh, Kamis (22/12).

Ia menuturkan, hingga saat ini beberapa negara di dunia masih mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah keamanan di Aceh. Pasalnya, masih banyak negara-negara di dunia yang mengalami gejolak keamanan dan belum menghasilkan perdamaian. “Sebetulnya nikmat yang paling indah bagi rakyat Aceh itu adalah nikmat keamanan, menurut pendapat saya,” ujarnya.

Tito menambahkan, kondisi keamanan yang kondusif merupakan sesuatu yang berharga bagi suatu wilayah. Sebab, keamanan akan menjamin jalannya pembangunan yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat, termasuk jaminan bagi investor untuk berinvestasi.

Share This Article