IPOL.ID – Wakil Kepala Badan Penelitian dan pengembangan (Balitbang) Demokrat Jakarta Julwanri Munthe menilai pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti terkait sinyal penundaan Pemilu 2024 akan merugikan Presiden RI Joko Widodo.
Selain melanggar konstitusi, ungkapnya, penundaan pemilu itu bisa memicu desakan agar “Pemilu Dipercepat” oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
“Alasan angka kepuasan lebih besar (73,2 persen) dari angka ketidakpuasan (19 persen) untuk menunda Pemilu, selain tidak Konstitusional juga secara tidak langsung membenturkan Presiden dengan rakyatnya,” ujar Julwanri dalam keterangan tertulis, Selasa (13/12).
Terlebih, ucapnya, mencuat kembali wacana penundaan Pemilu 2024 disebabkan alasan hasil survei kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo. Dari hasil survei Poltracking terkait kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tercermin angka 73,2 persen. Namun, tegasnya, wacana ini akan berpotensi untuk mendesak pemilu dipercepat.
“Itu hanya psikologis masyarakat atau logika sederhana, itu jelas merugikan presiden Jokowi, yang sejak awal sudah tegas menyatakan patuh konstitusi dan jadwal pemilu tidak berubah,” katanya.
