Oleh: Samuel Lengkey, S.H., M.H
Kapolri tahun 1968 – 1971 Jenderal Hoegeng Iman Santoso menyatakan “baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik” pernyataan ini memberi tantangan terhadap citra polisi saat ini dimata masyarakat, mengingat Polisi adalah lembaga negara yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, melalui berbagai pelayanan hukum dan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya setiap hari. Tanpa kehadiran polisi tingkat kriminalitas akan sangat tinggi, kejahatan mengancam masyarakat, kekacauan di jalan raya, masyarakat saling menghakimi, saling menyerang antar kelompok, kejahatan antar geng merajalela, tawuran antar warga dan berakhir kerusuhan, ini bayangan umum warga tanpa polisi dan polisi tanpa Kapolri yang tegas dan berwibawa.
Setiap Kapolri yang terpilih tentunya memiliki program terbaik yang dipaparkan di depan wakil rakyat untuk meyakinkan masyarakat bahwa Polri akan menjadi lebih baik, lebih bagus dan lebih profesional. Namun, semua program Kapolri baik untuk meningkatan kinerjanya dari pelayanan publik, profesional dalam penegakan hukum, memelihara kamtibmas, perbaikan citra polisi yang distigma koruptif, arogan dan sering bertindak secara eksesif penuh kekerasan, menentukan siapa, apa dan bagaimana polisi dalam benak masyarakat.
Saat ini polisi sedang diuji dengan musibah sekaligus tantangan yang sangat besar bagi institusi Polri, karena seorang Jendral yang diberi tugas untuk membina, mengawasi dan mempertanggungjawabkan kinerja semua polisi dalam menjalankan profesinya, ternyata terlibat langsung dalam rencana pembunuhan anak buahnya sendiri dan itu didasari hanya karena masalah pengaduan sepihak sang istri jenderal yang dilecehkan dan saat ini terus bersidang di semua media nasional secara langsung, selain dugaan pembunuhan berencana yang dikenakkan kepada Irjen Pol. Sambo, dia juga diduga dan dituduh sebagai Jenderal Polisi yang membacking peredaran judi dengan kode Konsorsium 303 judi online di Indonesia, semua campur baur antara fakta dan berita hoax yang dibumbui oleh berbagai motif untuk memperburuk citra polisi.
Ditengah kegaduhan dan konflik opini publik yang terpecah akibat kasus Irjen Pol. Sambo, masyarakat kembali di buat gempar dan kaget dengan kasus Narkoba yang diduga dilakukan oleh seorang Kapolda berpangkat Inspektur Jenderal yang baru saja diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur dengan dugaan sebagai Jenderal yang membacking peredaran Narkoba di Indonesia. Kedua kasus ini membuat citra polisi yang begitu baik dan bagus, namun tiba-tiba hancur berantakan seperti balon udara yang sedang terbang, indah dilihat namun meledak diudara sehingga pecahannya melukai masyarakat yang sedang mengaguminya. Pada akhirnya semua polisi yang baik, bersih, tulus dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas kepolisiannya dianggap sama kotornya dengan beberapa pejabat Polri yang melakukan kejahatan dan kesalahan.
Siapapun Kapolri yang sedang menjabat saat ini tentunya tak ingin peristiwa ini terjadi dimasa kepemimpinannya, dia menginginkan program yang sudah dicanangkan berakhir dengan sukses seperti Kapolri – Kapolri sebelumnya yang dapat menghakhiri jabatannya dengan sangat baik. Namun, peristiwa ini telah menguji kualitas kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hampir disetiap penampilannya di siaran berita dan konfrensi pers, raut wajah Kapolri menyimpan banyak perasaan berkecamuk secara mendalam, bicara salah, tak bicara salah, senyum salah sedihpun salah, semua menjadi serba salah dihadapan publik. Sampe peristiwa Presiden tidak menyalami Kapolri saat acara HUT TNI ke 77 menjadi viral dan ditafsirkan secara negatif oleh nitizen (warga internet).
Tentu tak semua Kapolri mampu menghadapi situasi ini, demi kepentingan institusi Polri maka dia wajib menunjukkan sikap tenang didepan media, memilih kalimat yang tepat dalam setiap menjawab pertanyaan media yang kritis dan tajam, berusaha untuk selalu tampil berwibawa ditengah sorotan masyarakat, karena sikap Kapolri menentukan arus deras opini publik yang sedang menerjang Polri. Jika Kapolri lemah dan tak mampu membawa Polri keluar dari masalah ini maka akan berakibat buruk bagi Polri saat ini yang sedang diwacanakan untuk dikembalikan kedudukannya di bawah salah satu kementerian, apakah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan atau dikeluarkan dari wilayah struktur kekuasaan Presiden secara langsung.
Situasi ini membuat Kapolri seperti sedang berjalan ditengah jalan yang sempit dan terjal, penuh duri dan beling, kiri dan kanan adalah jurang tajam yang bisa membuat dia jatuh dan hancur. Walaupun letih, haus, dan nafas yang tersengal-sengal dia harus terus berjalan walaupun tertatih-tatih, Kapolri harus berjalan untuk mencapai puncak tujuan yang dia impikan. Ini beban yang sangat berat untuk dipikul sendirian oleh Kapolri untuk sampai ke puncak gunung, agar bisa melihat keindahan dibawahnya dan dipandang indah oleh orang-orang dibawah yang menanti-nanti datangnya momentum berakhirnya petaka ini.
Kamis 27 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didatangi tamu-tamu luar biasa, mereka adalah para senior Polri yang pernah menjadi Kapolri dan mampu membawa Polri melewati berbagai krisis sosial politik, bahkan beberapa Kapolri tersebut mampu mengatasi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia pada kepemimpinannya. 7 mantan Kapolri yakni Jenderal Pol. (Purn) Roesmanhadi (Kapolri tahun 1998-2000), Jenderal Pol. (Purn) Chaerudin Ismail (Kapolri tahun 2001), Jenderal Pol. (Purn) Da’i Bachtiar (Kapolri tahun 2001-2005), Jenderal Pol. (Purn) Soetanto (Kapolri tahun 2005-2008), Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri (Kapolri tahun 2008-2010), Jenderal Pol. (Purn) Timur Pradopo (Kapolri tahun 2010-2013), Jenderal Pol. (Purn) Badrodin Haiti (Kapolri tahun 2015-2016), dan beberapa purnawirawan Jenderal Polri yang tergabung dalam kepengurusan Persatuan Purnawirawan Polisi Republik Indonesia (PP Polri) yang dipimpin oleh Jenderal Pol. (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
