IPOL.ID – Menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan wakilnya. Penentuan tiga nama yang dilayangkan menjadi Pj gubernur DKI tetap ada satu pilihan di tangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (3/10).
Hal tersebut menjadi obrolan hangat pada kegiatan diskusi bertema Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca IKN. Turut dihadiri pembicara yakni Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Lucius Karus, Ketua FORMAPPI dan Ari Nurcahyo, Direktur Eksekutif, PARA Syndicate.
Ari Nurcahyo menyampaikan, sesuai tema diskusi kali ini, bagaimana keputusan Otonomi Jakarta kedepan itu ada di tangan Pj gubernur DKI Jakarta. Namun siapakah sosok Pj gubernur DKI Jakarta yang cocok dan dipilih Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Tetap pilihan Pj gubernur DKI ada pada Presiden RI Jokowi,” kata Ari didampingi Lutfia Harizuandini, Peneliti PARA Syndicate dalam diskusi bertema Transisi DKI Jakarta: Sosok Pj Gubernur dan Masa Depan Otonomi Jakarta Pasca IKN di Jakarta, Senin (3/10).
Ari memaparkan, menurutnya, ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang Pj gubernur DKI, pertama, sosok Pj harus netral, bebas dari keberpihakan, dan terbebas dari politik identitas. Kedua, memiliki kredibilitas komitmen kebangsaan yang kuat.
Ketiga, profesional dan kompeten, punya kapasitas, memiliki segi keilmuan, pengalaman dalam Pemerintahan.
Keempat, kemampuan legislasi tentu bersama DPR dan Pemerintah serta Kemendagri. Paham akan Hukum Tata Negara. Sebab, dua tahun kedepan harus ada UU baru untuk Jakarta terkait Ibu Kota baru IKN.
“Kemudian terakhir, kelima, memiliki kecakapan komunikasi publik dan memiliki relasi, pengalaman mengelola komunikasi diinternal, eksternal serta publik,” katanya.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan mengajukan tiga nama ini ke Presiden, tidak akan melebar ke nama yang lain. Bahkan diyakininya, akan mengerucut kepada dua nama yakni Bahtiar dan Heru.
Lebih jauh, sambung dia, Jakarta ini butuh sosok kosmopolitan, yang bisa lintas segalanya. Untuk Pak Bahtiar, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki karir dari bawah sekali, dapat menjadi segi pertimbangan. PR Pj gubernur DKI itu lebih kepada menkonsolidasikan Jakarta di masa transisi, dan menjaga harmoni politik.
“Suara lintas Pemerintah, tugasnya transisi. Tentu pengalaman rekam jejak Pak Bahtiar lebih memenuhi itu. Dan balik lagi ya, itu tergantung Pak Presiden Jokowi dalam memilihnya,” tutur Ari.
Kemudian, kenapa Partai Nasdem mempercepat untuk memilih Anies Baswedan, kenapa? Menurut Ari, Nasdem nampak menangkap momen manuver politik. Secara psikologis, Ganjar berpeluang besar jika Anies tidak maju. Dan sebaliknya, Anies berpeluang besar jika Ganjar tidak maju.
“Kami percaya Presiden akan memilih secara objektif Pj gubernur DKI. Jangan lupa, paling penting Pj merevisi UU Jakarta yang baru tentu menjadi kebutuhan Presiden dalam memajukan programnya menyiapkan Ibu Kota yang baru IKN. Dan Otonomi Jakarta mendukung program prioritas nasional mendukung Ibu Kota yang baru,” katanya.
