Misalnya, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, salah satu provinsi termiskin China di barat daya, memperoleh bantuan dari Bank Dunia pada tahun 2018 untuk membiayai platform bertenaga big data untuk memantau dan mengevaluasi kesejahteraan warga.
Pemerintah Guangdong bermitra dengan perusahaan teknologi dan perusahaan telekomunikasi – Tencent, China Mobile, dan China Unicom – untuk memberikan 800 layanan e-government melalui aplikasi mini.
Di sisi lain, menyiapkan komite khusus e-government sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.
Seperti halnya Korea yang menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik sambil memastikan desain dan pengiriman layanan digital.
“Selanjutnya, komite khusus harus diikuti oleh kebijakan yang relevan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan tanda tangan digital,” jelas Shirley Santoso, Presiden Direktur dan Partner di Kearney. (Far)
