IPOL.ID – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji menilai bahwa apa yang dilakukan Universitas Mercu Buana (UMB) diduga bukanlah contoh yang baik.
Hal itu disampaikan Ubaid saat menanggapi pemecatan secara sepihak dan tiba-tiba terhadap Rektor UMB, Prof. Ngadino Surip Diposumarto, oleh pihak Yayasan UMB.
Ubaid mengungkapkan, jika benar bahwa pemecatan terhadap Prof Ngadino tidak melalui prosedur dan aturan yang berlaku, maka yayasan yang menaungi UMB diduga sudah memberikan contoh yang kurang baik bagi para mahasiswanya.
“Mestinya kasih teladan yang baik apalagi ini institusi bukan hanya soal pengembangan ilmu pengetahuan, tapi juga tempat pendidikan karakter,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (16/5).
Ubaid menyampaikan bahwa keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan UMB harus melalui mekanisme aturan yang berlaku dan proses dialog atau klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
“Pemecatan itu hal yang biasa, namun mestinya kejadian apapun di kampus harus mengedepankan proses dialogis untuk mengetahui duduk perkara dan ada tabayyun antar dua belah pihak,” ujarnya.
Ubaid mengatakan, pihak Yayasan UMB tidak bisa semena-mena ketika diduga melakukan pemecatan terhadap seseorang.
“Lebih mengedepankan proses dialogis, kalau memang ada pelanggaran kode etik atau penyimpangan atas aturan, ya harus ditindak secara hukum, harus dalam koridor hukum,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas UMB Riki Arswendi, membenarkan pemberhentian tersebut. Menurut Riki, pemberhentian Prof Ngadino dari jabatan Rektor UMB dikarenakan yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
