Selain itu, pria berdarah Madura ini mengaku belum berkomunikasi dengan Kepala BURT DPR, Agung Budi Santoso. “Saya belum bicara dengan Pak Agung, Ketua BURT dari Demokrat. Kami selalu berupaya untuk transparan. Mari kita buka, mau anggaran, pengawasan, pembuatan UU, dibuka saja ke publik. Sebagaimana APBN,” ungkapnya.
Terkait gaduhnya proyek gorden rumdin DPR senilai Rp48 miliar, Said mengaku tidak tahu apa-apa. Setelah menjadi kontroversi, dirinya merasa perlu menegakkan tanggung jawab moral.
“Saya bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran di DPR RI. Karena di tangan saya-lah seluruh anggaran DPR disepakati. Tapi ingat, DPR anggarannya Rp5,714 triliun. Kena potongan, diblokir 5 persen menjadi Rp5,428 triliun. Akan tetapi, isinya bukan kewenangan Banggar DPR. Semuanya diserahkan ke BURT dan Kesekjenan DPR. Rinciannya untuk apa, kita tidak tahu. Karena memang tidak boleh,” jelasnya.
Sejatinya, kata Said, pengadaan gorden untuk rumdin anggota DPR, tidak perlu ada. Karena, anggota DPR mampu mengganti gorden sesuai kebutuhan, tanpa perlu membebani anggaran negara. Kalau memang ada pihak-pihak yang bermain atau melanggar hukum, dirinya minta agar dilaporkan saja.
