IPOL.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja (Raker) 2022 secara hybrid untuk membahas mid-term review, optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA (Tahun Anggaran) 2023. Raker diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/5).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan, semua didorong untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada TA 2023. “Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” ungkap Basuki.
Untuk menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada tahun depan, diperlukan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran. Hingga Mei 2022, progress penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88%. ‘
“Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” tambah Menteri Basuki.
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri PUPR memberi tiga arahan pada kesempatan kali ini. Pertama, untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.
“Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang. Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” harap Basuki.
