IPOL.ID – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Bakamla. Pembangunan zona integritas memiliki lima tahapan penting yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut antara lain pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan zona integritas.
Acara itu berlangsung di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (6/9) dan dihadiri oleh jajaran Bakamla RI di seluruh Indonesia. Tidak hanya yang berdinas di Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla, personel yang berada di Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL), Stasiun Bumi (SB), Pangkalan Armada, dan Kapal Negara (KN), turut menjadi saksi aksi perdana dari Pembangunan Zona Integritas di Bakamla.
Acara yang berlangsung secara daring ini, turut dihadiri oleh para saksi atas fenomena sejarah penguatan Reformasi Birokrasi di Bakamla. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Firli Bahuri, Pimpinan Ombudsman RI, dan pejabat lainnya.
Aan Kurnia mengatakan, performa baik Bakamla dalam sisi Laporan keuangan tahun 2020, harus dipertahankan dengan komitmen di seluruh jajarannya.
“Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan terbentuknya wilayan bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Aan dalam siaran persnya yang diterima IPOL.ID, Selasa (7/9).
Komitmen tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Bakamla. (rob)
